Rumah Syariah Tanpa Bank Tanpa Riba

Bayangkan ada pihak pemberi pinjaman KPR yang memungkinkan Anda untuk mengambil semua keuntungan ketika terjadi kenaikan harga saat menjual properti, namun siap berbagi kerugian ketika properti tersebut jatuh nilainya. Anda mungkin berpikir jika kesepakatan itu terlalu sulit untuk direalisasikan di pasar properti saat ini. Namun itulah yang ditawarkan segelintir bank yang berspesialisasi dalam pinjaman Rumah Syariah Tanpa Bank Tanpa Riba.

Dalam agama Islam, menghasilkan uang dari bunga pinjaman dianggap tidak adil dan haram untuk dilakukan. Hasil praktek dari kegiatan tersebut kemudian dianggap sebagai uang riba. Sementara itu, banyak pembiayaan, bank, serta pemberi pinjaman umumnya melibatkan bunga. Untuk itu banyak muslim menyerah pada gagasan memiliki rumah sendiri. Lalu bagaimana dengan properti syariah? Seperti apa prosesnya dan dari mana mereka mengambil keuntungan?

Teknik Pembiayaan Rumah Syariah Tanpa Bank Tanpa Riba

1. Ijarah (sewa)

Ijarah atau sewa umumnya didefinisikan sebagai penjualan manfa’at (hak untuk menggunakan barang) selama periode tertentu. Untuk itu Anda sebagai penyewa tidak berhak untuk membeli aset selama atau di akhir masa sewa. Karena berdasarkan syariah dianggap sebagai ketidakpastian. Namun hal ini bisa dicapai dengan kontrak serupa yang disebut sewa-beli dan sewa-kepemilikan. Jadi Anda bisa membeli aset dengan harga yang telah disepakati.

Di Indonesia, pembelian properti yang berdasarkan syariah banyak menganut sistem sewa-beli atau sewa-keuangan. Dalam hal ini, proses ijarah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang kemudian menjadi model keuangan. Artinya bank membeli aset atau properti yang telah Anda setujui, kemudian menyewakan kepada Anda, dan berakhir dengan pengalihan kepemilikan. Namun selama periode kontrak, kepemilikan aset tetap berada di tangan bank (sebagai pemberi sewa).

Bank bertanggung jawab atas pemeliharaan dan risiko kepemilikan selama kontrak. Sementara itu bank juga berhak untuk menegosiasikan peningkatan biaya sewa di setiap interval. Artinya pembayaran angsuran di tahun pertama akan tetap sama, namun di bagian yang mendekati kepemilikan maka biaya angsuran akan meningkat hingga 100% seiring berjalannya waktu (biaya sewa berkurang menjadi 0%), yang mencerminkan penurunan ekuitas bank terhadap properti.

2. Murabahah (untung)

Selain ijarah, pembelian properti syariah di Indonesia juga menganut sistem murabahah atau jual-beli dengan mengambil keuntungan atau margin. Bentuk pembiayaan ini cukup populer. Dalam kontraknya, bank setuju untuk membeli aset atau properti dari pihak ketiga (sesuai permintaan pembeli). Setelah itu, bank menjual kembali properti tersebut dengan mengambil keuntungan mark-up. Adapun klien (pembeli) akan membayar properti tersebut secara tunai atau angsuran.

Misalkan, bank membeli rumah dengan harga Rp 100 juta dan dijual kembali seharga Rp 150 juta. Maka keuntungan yang diperoleh bank sebesar Rp 50 juta (dalam jangka waktu 5 tahun). Untuk itu pembeli harus membayar Rp 150 juta dibagi 60 bulan, yang artinya pembeli harus membayar Rp 2.5 juta setiap bulan. Banyak pihak menganggap teknik ini serupa dengan kredit konvensional.

Namun, secara teori mark-up profit berbeda dengan kredit konvensional, karena layanan yang disediakan tidak terkait waktu. Artinya ketika pembeli tidak mampu membayar sesuai jadwal, maka tidak ada kenaikan bunga dan angsuran akan tetap sama seperti yang disepakati. Selain itu, bank memiliki barang atau properti di antara dua penjualan. Dengan demikian bank juga mengambil risiko barang yang dibeli sambil menunggu klien.

3. Musharaka (kemitraan)

Musharaka merupakan bentuk patungan atau kemitraan yang berdasarkan syariah Islam. Umumnya pembeli tidak menggunakan properti untuk kebutuhan diri sendiri, melainkan untuk dijual kembali atau untuk bisnis skala kecil. Bentuk kemitraan ini hampir sama dengan praktek mudharabah (kepercayaan). Namun semua pihak yang terlibat turut menyediakan modal untuk investasi. Jadi memungkinkan pemberi modal (investor) untuk memperoleh pengembalian dari sebagian keuntungan yang didapat.

Sebagai contoh, misalkan si A ingin memulai bisnis real estat, namun memiliki dana yang terbatas. Maka si B yang memiliki kelebihan dana akan memberikan modal bagi si A dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Kedua belah pihak ini kemudian sepakat dan memulai bisnis properti untuk dibagi keuntungan dan kerugiannya. Sekilas praktek kemitraan ini dianggap sama dengan kreditor tradisional.

Bedanya kreditor tradisional tidak akan ikut campur ketika Anda mengalami kerugian. Sementara dalam praktek kemitraan, pemberi modal (investor) turut menanggung keuntungan dan kerugian secara pro-rata. Keuntungan dari penjualan properti investasi dibagi sesuai rasio yang telah disepakati. Sementara kerugian investasi dibagi dalam proporsi yang tepat sesuai modal yang dikeluarkan masing-masing pihak. Selain itu, semua pihak juga berhak dalam pengelolaan properti investasi.

5. Mudharabah (kepercayaan)

Bentuk pembiayaan di bisnis properti syariah juga bisa dilakukan dengan teknik mudharabah (kepercayaan). Prinsip ini hampir serupa dengan musharaka, namun terdapat perbedaan yang jelas antara pemberi modal (investor) dan pihak pelaksana (pengusaha). Teknik ini mampu menjembatani orang yang memiliki kemampuan di bidang properti namun tidak memiliki modal. Serta memberikan keuntungan bagi orang yang memiliki dana uang tapi menganggur di bank.

Pihak pemberi modal akan menyediakan uang untuk dipakai dalam pelaksanaan proyek pengusaha (terutama di bidang properti). Adapun keuntungan dari investasi akan didistribusikan sesuai rasio yang disepakati. Umumnya selama menjalankan bisnis properti, pihak pelaksana tidak akan mengambil keuntungan sampai modal kembali 100%. Sementara itu, penyedia modal juga turut menanggung kerugian kecuali jika itu disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan pelaksana.

Dalam mudharabah, pengelolaan investasi merupakan tanggung jawab pelaksana (pengusaha). Sementara semua aset yang diperoleh sepenuhnya adalah milik investor atau pemberi modal. Namun pada akhirnya, dalam kontrak mudharabah juga memungkinkan pengusaha untuk membeli investasi dan menjadi pemilik tunggal dari aset tersebut. Mudharabah juga dapat diumpamakan sebagai bank Islam (sebagai pemberi dana) atas nama dirinya sendiri atau atas nama deposan (wali amanat).

Sebagai muslim yang taat kepada sang Pencipta, maka bisnis Rumah Syariah Tanpa Bank Tanpa Riba merupakan pertanyaan yang serius. Riba merupakan sumber keuntungan yang tidak dapat dibenarkan. Untuk itu para muslim harus memahami cara praktis dalam menjalani kehidupan yang sukses di dunia ini, tanpa harus mengorbankan akhirat-nya. Karena syariah tidak menganggap uang sebagai komoditas untuk ditukar, melainkan sebagai alat tukar.

 

Baca juga: 

support by: propertisyariahmarketing.com

Tinggalkan Pesan

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUBUNGI KAMI

  • 0821 123 777 83
  • 0821 123 777 83
  • 0821 123 777 83
  • infoprosyamar@gmail.com

Copyright @2019 Properti Syariah Marketing